Matahari baru saja memanjat pucuk pohon kersen di pinggiran Pasar Babelan. Cahaya pagi merayap pelan di antara lapak sayur, memantul pada genangan air sisa hujan semalam yang nampak seperti cermin retak di atas tanah becek.
Bau khas pasar perpaduan antara bau sampah, aroma cabe bawang, dan asap knalpot motor tua yang batuk-batuk menyisakan asap tebal, mengisi paru-paru siapa saja yang melintas.
Di tengah halaman pasar yang agak teduh, warung kopi Mpok Nining sudah ramai. Teko seng yang menghitam di atas tungku terus mengepulkan uap tipis, seolah ingin ikut nimbrung dalam obrolan warga yang tak pernah benar-benar sepi.
Ki Somad duduk tenang di bangku kayu yang mulai lapuk namun tetap kokoh. Tangannya yang sudah berkerut menggenggam cangkir kopi hitam dengan mantap. Dari tempatnya, ia mengamati kehidupan berjalan seperti biasa, tawar-menawar harga buah yang sengit, suara ibu-ibu memanggil anaknya yang lari-larian, hingga pedagang yang sibuk menata tumpukan dagangannya.
Pagi itu tampak biasa, sampai Udin datang dengan napas terengah-engah, seolah baru saja dikejar debt collector. Keranjo kosong dibanting ke meja kayu warung kopi. “Braakk!”
Kucing-kucing yang sedang gegoleran santai di bawah meja langsung lompat kabur gegara kaget.
“Busyet, Din! Pelan dikit napa, gorengan pisang ampe pada pucet tuh,” celetuk Sule sambil merapikan setangan leher Pramukanya yang berwarna merah putih. Sebagai instruktur, Sule selalu tampil rapi, kontras dengan Udin yang kaos hijaunya sudah berubah warna jadi cokelat tanah karena keringat.
Udin mengusap peluh di dahinya dengan ujung kaos. “Gue lagi puyeng, Le. Di depan lapak singkong tadi, si Nurdin sama Bisot lagi pada otot-ototan. Ngomongin soal Hak Cipta Karya Jurnalistik. Gue sih cuma denger sambil lewat, tapi otak gue langsung mlepuh kayak kena knalpot.”
Antara Hak Hidup Media dan Hak Tahu Warga
Tak jauh dari meja Ki Somad, Nurdin, seorang wartawan senior, berjalan tegang sambil membawa laptop yang penuh tempelan stiker pers. Di sampingnya, ada Bisot, seorang blogger dan jurnalis warga, dengan wajah kusut menghisap rokoknya dalam-dalam sambil menuju ke warkop Mpok Nining. Mereka bukan orang asing; sering ngopi bareng, namun pagi ini aura di antara mereka terasa gelap kayak mendung sore-sore.
“Nih ya, Sot,” Nurdin memutar layar laptopnya, memperlihatkan sebuah artikel panjang hasil investigasi. “Coba lu lihat ini baik-baik. Ini bukan sekadar aturan di atas kertas. Ini soal hidup matinya media lokal.” Suasana warung Mpok Nining jadi ikutan serius.
Nurdin mengetuk layar yang menampilkan foto lahan bayam warga yang layu. “Bikin berita investigasi limbah pabrik yang ngerusak tanaman bayam warga Babelan ini mahal, Sot! Wartawan gue harus turun lapangan tiga hari, nungguin pembuangan limbah tengah malem, kena intimidasi preman, belum lagi biaya operasionalnya. Tapi begitu tayang, hitungan menit kemudian, portal berita ‘abal-abal’ tinggal copy-paste bulet-bulet. Nama wartawannya diganti, judulnya dipelintir biar klikbait, terus mereka dapet perhatian publik dan dan dapet cuan karena nayangin iklan.”
Nurdin menghela napas, suaranya makin menekan. “Belum lagi platform gede sama AI. Mereka ambil ringkasan berita gue, terus orang nggak perlu lagi klik ke situs berita gue. Duit iklan masuk ke mereka, kita cuma dapet ‘terima kasih’. Makanya, Dewan Pers minta di UU Hak Cipta yang baru nanti, mereka wajib bayar royalti. Kalau ini nggak dilindungi, lama-lama wartawan beneran habis, tinggal tersisa tukang copas doang.”
Bisot menarik napas panjang, ia menyesap kopi susunya. “Gue ngerti, Din. Gue paham banget kalau wartawan butuh biaya buat tugasnya. Tapi lu juga harus lihat sisi gelapnya. Kalau semua berita dikunci pakai paywall (sistem berbayar) gara-gara aturan ini terlalu kenceng, orang kampung sini mau baca berita bener aja kudu bayar royalti. Akhirnya apa? Mereka malah baca berita hoaks yang gratisan di grup WA. Informasi itu hak publik, Din. Jangan sampai kebenaran jadi barang mewah yang dipagerin, mau masuk aja kudu bayar kayak jalan tol.”
Dilema Fair Use: Pendidikan vs Komersialisasi
Perdebatan makin meruncing saat Bisot menyinggung soal kebebasan berpendapat. “Terus gimana nasib guru honorer atau dosen yang mau ngutip berita buat bahan ajar di kelas? Apa mereka juga kudu bayar royalti tiap kali mau edukasi muridnya? Kalau aturan ini salah sasaran, jurnalis warga kayak gue bisa kena imbas. Ngutip sedikit buat bahan kritik sosial atau diskusi warga di grup WA aja bisa dianggap ngelanggar hak cipta. Bisa-bisa orang jadi takut bicara karena ancaman hukum.”
Sule ikut bicara sambil mengaduk kopinya. “Kalau di Pramuka, kita diajarin tolong-menolong, Din, Sot. Tapi gue pikir-pikir, tenda juga harus ada yang bangun dan beli pasaknya. Kalau semua orang mau pakai tenda tapi nggak ada yang mau modalin buat nambal kain yang robek, ya lama-lama rubuh juga itu tenda pas kena ujan. Kita butuh media yang sehat biar informasinya juga sehat.”
Nurdin menyambar, “Nah, makanya Le, Sot, usulan Dewan Pers itu jelas. Kita nggak mau nyekek warga. Kita pengen ada aturan soal Fair Use atau penggunaan yang adil. Kalau buat pendidikan atau nirlaba, ya harusnya bebas. Tapi kalau buat komersial, buat platform gede yang nyari cuan dari konten kita, ya mereka harus bagi hasil lewat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Jangan semuanya mau gratisan tapi kualitas mau yang jempolan.”
Udin si penjual sayur cuma garuk-garuk kepala. “Gue makin nggak ngerti. Jadi berita sekarang ada pagernya, tapi ada pintu kecil buat yang mau belajar? Ribet bener kayak ngurus surat tanah.”
Menemukan Tengah di Antara Dua Pihak
Tiba-tiba, suara cangkir diletakkan cukup keras di atas meja kayu. “Tok!”
Semua menoleh ke arah Ki Somad. Lelaki sepuh itu menatap Nurdin dan Bisot bergantian dengan sorot mata yang teduh namun tajam.
“Kalian ini kayak lagi narik tali tambang,” suara Ki Somad tenang, membelah suasana panas. “Dua-duanya bener, tapi dua-duanya sama-sama kekencengan nariknya. Kalau terus begini, talinya bisa putus, atau kalian berdua malah jatuh nyungsep.”
Nurdin dan Bisot terdiam, seolah baru tersadar kembali ada Ki Somad juga di sana.
“Din,” lanjut Ki Somad sambil memandang Nurdin, “lu benar soal menghargai keringat orang itu perintah agama dan negara. Wartawan itu kerja pakai otak, tenaga, bahkan nyawa. Hak Cipta Karya Jurnalistik itu penting supaya industri media bisa napas panjang di jaman digital ini. Tanpa itu, jurnalisme bermutu bisa mati pelan-pelan karena kalah sama mesin.”
Ia lalu menoleh ke Bisot yang tampak lebih tenang. “Tapi Sot, lu juga nggak salah. Informasi itu kebutuhan dasar, kayak beras sama air. Kalau rakyat kecil nggak bisa akses berita yang bener karena semua harus bayar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua. Demokrasi kita jadi pincang kalau warganya nggak tau apa-apa karena kebenaran cuma buat orang yang punya dompet tebel buat bayar tol berita.”
Ki Somad mengambil dua batang korek api dari sakunya dan meletakkannya sejajar di meja. “Solusinya bukan milih salah satu. Tapi cari titik tengahnya, yang adil buat semua.”
Ia mengetuk batang korek pertama. “Kalau platform besar, raksasa digital, atau mesin AI ambil konten buat cari untung triliunan, mereka wajib bayar royalti ke media yang bikin. Itu namanya keadilan ekonomi.”
Lalu ia mengetuk batang korek kedua. “Tapi kalau masyarakat, blogger, atau jurnalis warga kayak Bisot pakai sebagian kecil beritanya buat edukasi, buat diskusi di kampung, atau buat kepentingan umum, itu harus dibolehkan. Asal satu syarat mutlak: sebutkan sumbernya dengan jujur. Jangan jadi pencuri identitas karya orang lain.”
Ki Somad menghembuskan napas pelan, uap kopinya masih tersisa sedikit. “Itulah yang disebut penggunaan yang adil atau fair use. Hak cipta itu bukan buat nutup pintu informasi, tapi buat jagain supaya dapurnya si pembuat berita tetep bisa ngepul. Biar media idup, tapi rakyat juga tetep bisa pinter.”
Diplomasi Pisang Goreng
Suasana di warung Mpok Nining perlahan mencair. Nurdin menatap Bisot, ada sesuatu yang melunak di matanya. Ia menyadari bahwa perlindungan yang ia tuntut bukan berarti harus mematikan semangat jurnalisme warga. Bisot pun mengangguk pelan, memahami bahwa tanpa perlindungan ekonomi, berita-berita berkualitas yang ia kutip suatu saat akan hilang karena medianya bangkrut.
Tanpa banyak kata, Nurdin mengulurkan tangannya. Bisot menyambutnya dengan jabat tangan yang erat. Sule tersenyum puas melihat kawan-kawannya kembali akur. Udin pun langsung berseru kegirangan, “Nah kalau gini kan enak! Kepala dingin, perut juga kudu kenyang. Mpok, pisang gorengnya dua piring lagi!”
Pasar Babelan kembali ke keriuhannya. Namun pagi itu meninggalkan satu pelajaran penting: di balik setiap baris berita yang kita baca di layar ponsel, ada proses panjang yang sering tak terlihat.
Ada biaya, ada risiko, dan ada tanggung jawab besar. Hak Cipta Karya Jurnalistik bukan sekadar soal cuan, tapi soal cara kita menghargai kejujuran dalam mencari kebenaran.
Di sisi lain, informasi juga bukan barang milik segelintir orang. Ia harus tetap mengalir, menjangkau siapa saja, dari kantor gedung tinggi sampai lapak sayur di Babelan.
Keseimbangan itulah yang harusnya diperjuangkan oleh wakil rakyat, pemerintah dan Dewan Pers. Sebab pada akhirnya, ketika jurnalisme mati, yang padam bukan sekadar teks di layar—tapi cahaya yang membantu kita semua melihat dunia dengan lebih jelas.
