Pemuda ICMI Kepri Tegaskan Komitmen Pengawasan Seleksi SPMB 2025 Secara Transparan dan Adil

Oleh: Andriansyah – Ketua Pemuda ICMI Kepulauan Riau

Jobuzo – Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, Pemuda ICMI Kepulauan Riau menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif dalam mengawasi seluruh proses seleksi masuk tingkat SMA dan SMK negeri di wilayah Kepri. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami dalam menjaga keadilan dan integritas dalam dunia pendidikan.

Kami memandang bahwa proses seleksi penerimaan siswa baru bukan sekadar urusan administratif tahunan. Ia menyangkut hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan adil. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan sejak awal — dari proses pendaftaran, verifikasi data, seleksi administrasi, hingga penetapan akhir penerimaan.

Pemuda ICMI Kepri mengingatkan semua pihak bahwa setiap bentuk manipulasi, permainan kuota, atau praktik “titip-menitip” adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan. Jika ada oknum yang terlibat dalam praktik-praktik tersebut—baik panitia, guru, atau pihak sekolah—maka kami tidak akan segan untuk melaporkannya kepada Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah.

Kami juga menegaskan bahwa integritas para tenaga pendidik harus dijaga. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga penjaga nilai dan etika dalam sistem pendidikan. Ketika ada yang mencederai proses seleksi dengan intervensi atau kepentingan pribadi, maka hal itu adalah preseden buruk yang harus dihentikan.

Untuk itu, Pemuda ICMI Kepri membuka kanal pengaduan publik bagi masyarakat yang menemukan atau mengalami indikasi kecurangan selama proses SPMB berlangsung. Transparansi harus dimulai dari keterbukaan informasi, termasuk kuota, jalur penerimaan, dan mekanisme seleksi. Kami mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri agar bersikap terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Kami juga akan bersinergi dengan organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan elemen masyarakat lainnya untuk memastikan bahwa proses penerimaan siswa baru benar-benar berjalan jujur, sehat, dan bebas dari intervensi. Pendidikan bukan ruang transaksional, tetapi hak konstitusional yang harus dijaga bersama.

Dengan pengawasan kolektif dan partisipasi aktif, kami yakin Kepulauan Riau mampu menjadi contoh daerah yang menjunjung tinggi nilai keadilan dalam akses pendidikan. Mari bersama kita jadikan pendidikan sebagai ruang meritokrasi, bukan arena permainan kuasa.