CIREBON – Bawaslu Kota Cirebon terus memperkuat konsolidasi pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2026, melalui program Bawaslu Turun ke Kelurahan (Baturan).
Program ini sudah mulai dijalankan oleh Bawaslu Kota Cirebon pada Januari 2026. Setidaknya udah dua kelurahan yang disambangi, yakni Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi.
Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Situ Sihatul Afiah menjelaskan, program Baturan merupakan langkah strategis pihaknya guna memperkuat pengawasan PDPB di tahun ini.
“Ini merupakan salah satu langkah strategis yang kami lakukan untuk lebih memaksimalkan pengawasan terhadap proses PDPB,” ungkap Devi dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, kelurahan sebagai bagian dari jajaran pemerintah daerah di level terbawah, memiliki peran strategis dalam memotret kondisi terkini kependudukan di wilayahnya masing-masing.
“Sehingga kami melibatkan lurah beserta jajarannya untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif, dalam konteks PDPB,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri. Menurutnya, program Baturan sejalan dengan amanat dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29/2025 tentang Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan.
“Bawaslu kabupaten/kota diamanatkan melalui SE Bawaslu RI Nomor 29/2025 itu untuk berkoordinasi dengan salah satunya pemerintahan tingkat desa/kelurahan. Program Baturan yang digulirkan Bawaslu Kota Cirebon ini adalah pelaksanaan SE tersebut,” jelasnya.
Melalui program Baturan, sambung Fajri, pihaknya berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan PDPB. Misalnya menginformasikan kondisi terkini masyarakat terkait dengan data pemilih kepada Bawaslu Kota Cirebon.
“Kami akan menindaklanjuti setiap masukan dari masyarakat terkait dengan proses PDPB. Partisipasi publik dalam konteks ini sangat penting untuk mendapatkan potret kondisi masyarakat pemilih di tiap wilayah di Kota Cirebon,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cirebon, M Joharudin menilai, program Baturan bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan validitas data dari proses PDPB.
“Pelibatan kelurahan sebagai penguatan pengawasan ini menjadi upaya untuk menghasilkan data pemilih yang akurat. Di samping kita juga mengawasi langsung kerja-kerja KPU Kota Cirebon dalam proses PDPB,” katanya.***
Upaya Cegah Data Bermasalah, Bawaslu Kota Cirebon Gencarkan Program “Baturan” – dialogindonesia
