Negara, Sendok, dan Dapur yang Hilang

Oleh: Roy Widya Pratama

Jobuzo – Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika sebuah bangsa menjadikan makan sebagai program nasional. Makan adalah peristiwa paling sederhana dalam kehidupan manusia. Ia tidak lahir dari kebijakan, tidak juga dari pidato politik. Makan lahir dari dapur, dari tangan ibu, dari keringat orang tua, dari tanah yang menumbuhkan padi.

Tetapi suatu hari kita mendengar negara berkata: kami akan memberi makan rakyat.

Kalimat itu terdengar mulia. Siapa yang akan menolak anak-anak makan bergizi? Tidak ada. Bahkan orang yang paling sinis terhadap negara pun tidak akan tega menolak gagasan bahwa anak-anak harus makan dengan baik. Namun mungkin kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk menolak, tetapi untuk memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Sebab di balik program makan gratis itu, terselip sebuah pertanyaan yang lebih sunyi: mengapa makan harus menjadi urusan darurat negara?

Dulu, makan adalah urusan rumah. Ada dapur, ada ibu yang menanak nasi, ada ayah yang pulang membawa hasil kerja. Negara mungkin hadir melalui jalan, pasar, atau sekolah, tetapi negara tidak perlu berdiri di tengah meja makan.

Kini meja makan itu tampaknya mulai berpindah.

Negara datang membawa piring, sendok, dan menu bergizi. Anak-anak dipanggil untuk makan bersama dalam sebuah sistem yang rapi. Semua terlihat baik. Bahkan sangat baik. Tetapi dalam diam, kita mungkin perlu bertanya: apa yang terjadi dengan dapur-dapur di rumah mereka?

Sebuah bangsa yang sehat biasanya ditandai oleh dapur yang menyala. Bukan oleh kantin yang diperbesar.

Dapur adalah tanda bahwa keluarga masih memiliki kemampuan untuk hidup. Ada pekerjaan yang memberi penghasilan. Ada tanah yang masih bisa ditanami. Ada pasar yang masih memberi ruang bagi petani dan pedagang kecil. Dapur adalah simbol kecil dari kemandirian manusia.

Ketika dapur-dapur itu mulai padam, negara sering datang membawa bantuan.

Dan di situlah sering muncul sebuah ironi yang jarang kita sadari. Negara berbicara seperti seorang dermawan, seolah-olah ia sedang memberi sesuatu kepada rakyat. Padahal yang dibagikan itu juga berasal dari rakyat: dari pajak mereka, dari kerja mereka, dari tanah mereka, dari sumber daya yang selama ini menjadi milik bersama.

Negara menjadi pemberi makan, sementara rakyat perlahan-lahan terbiasa menjadi penerima.

Di sinilah kita perlu berhati-hati terhadap sebuah mentalitas yang sangat halus: mentalitas penyelamat.

Mentalitas ini tidak selalu lahir dari niat buruk. Ia justru sering lahir dari niat baik. Negara ingin membantu, ingin menolong, ingin memastikan tidak ada anak yang kelaparan. Tetapi jika bantuan itu tidak disertai dengan pemulihan kemandirian rakyat, maka tanpa sadar ia bisa melahirkan hubungan yang aneh: negara sebagai penyelamat, rakyat sebagai objek belas kasihan.

Padahal sebuah bangsa tidak dibangun oleh belas kasihan. Ia dibangun oleh martabat.

Martabat manusia tidak lahir dari piring yang diberikan kepadanya, melainkan dari kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri.

Di banyak desa, para petani sebenarnya tahu bagaimana menanam makanan. Tanah Indonesia tidak kekurangan kesuburan. Lautnya penuh ikan. Hutannya dahulu penuh sumber kehidupan. Tetapi dalam perjalanan sejarah pembangunan, banyak dapur rakyat yang kehilangan bahan bakarnya.

Tanah pertanian menyusut. Harga hasil panen sering tidak adil. Lapangan kerja tidak selalu tumbuh secepat kebutuhan hidup. Orang tua bekerja keras, tetapi sering kali tetap sulit memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Dalam situasi seperti itu, negara datang membawa makanan untuk anak-anak mereka.

Sekali lagi, kita tentu tidak menolak anak-anak makan. Tidak ada akal sehat yang akan mengatakan bahwa anak-anak harus dibiarkan lapar. Tetapi persoalan sebuah bangsa tidak selesai hanya dengan memastikan anak-anak makan di sekolah.

Sebab anak-anak itu tetap pulang ke rumah.

Dan di rumah itulah sebenarnya masa depan bangsa ditentukan.

Jika dapur rumah mereka tetap padam, maka program makan apa pun akan menjadi semacam tambalan sementara. Anak-anak mungkin kenyang pada siang hari, tetapi pertanyaan yang lebih besar tetap menggantung: bagaimana dengan kehidupan keluarga mereka?

Bangsa yang kuat bukan bangsa yang paling banyak membagikan makanan. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan rakyatnya mampu memasak.

Ia memastikan petani bisa menanam dengan tenang. Ia memastikan pekerjaan tersedia dengan layak. Ia memastikan pasar tidak hanya dikuasai oleh kekuatan besar yang jauh dari rakyat kecil.

Dengan kata lain, negara tidak hanya menyediakan makanan, tetapi menjaga agar dapur rakyat tetap hidup.

Sayangnya, dalam banyak kebijakan modern, negara sering lebih tertarik pada hal-hal yang terlihat cepat dan spektakuler. Program makan gratis terlihat konkret, mudah dipotret, mudah diumumkan, dan mudah dirayakan.

Sementara memperbaiki struktur ekonomi rakyat adalah pekerjaan yang jauh lebih sunyi dan panjang.

Memulihkan dapur bangsa membutuhkan keberanian untuk menata ulang banyak hal: tanah, produksi pangan, distribusi ekonomi, hingga cara negara memandang rakyatnya sendiri. Itu pekerjaan yang tidak selalu menghasilkan tepuk tangan cepat.

Mungkin karena itulah, kadang kita lebih sibuk membangun kantin nasional daripada menyalakan kembali dapur-dapur yang padam.

Pada akhirnya, kita semua tentu bersyukur jika anak-anak makan dengan baik. Tidak ada yang salah dengan memberi makan mereka. Bahkan itu bisa menjadi tindakan kemanusiaan yang sangat penting.

Namun di tengah rasa syukur itu, barangkali kita juga perlu menyimpan satu pertanyaan kecil di hati kita.

Apakah bangsa ini sedang membangun kemandirian rakyat, atau sedang membiasakan diri hidup dari belas kasihan negara?

Dan yang lebih sunyi lagi:
di tengah semua program besar itu,
apakah dapur-dapur kecil di rumah rakyat masih menyala?