AESENNEWS.COM, BANDUNG- Kematian seorang anak berusia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur meninggalkan duka yang dalam sekaligus pertanyaan besar bagi bangsa ini. Bukan semata karena tragedinya, melainkan karena alasan yang melatarbelakanginya: rasa bersalah karena meminta dibelikan buku tulis.
Surat pamit yang ditinggalkan—ditulis dengan bahasa sederhana khas anak-anak—mengungkap beban psikologis yang seharusnya tidak pernah dipikul oleh seorang bocah. Ia tidak marah, tidak menuntut, bahkan tidak menyalahkan siapa pun. Ia justru meminta maaf karena merasa menjadi beban.
Di titik inilah tragedi itu berubah dari sekadar peristiwa personal menjadi cermin kegagalan kolektif.
Ketika Hak Dasar Terasa sebagai Kesalahan
Dalam sistem yang sehat, permintaan alat tulis adalah bagian dari hak atas pendidikan. Namun dalam realitas kemiskinan ekstrem, hak itu berubah menjadi sumber rasa bersalah. Anak tersebut bukan hanya hidup dalam kekurangan material, tetapi juga dalam tekanan moral—merasa dirinya tidak pantas meminta.
Ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar soal pendapatan, melainkan juga soal hilangnya rasa aman dan martabat.
Pembangunan dan Celah Perlindungan Sosial
Selama ini, negara kerap menonjolkan capaian pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Namun peristiwa ini mengingatkan bahwa kemajuan tidak boleh diukur hanya dari infrastruktur, melainkan dari seberapa jauh negara mampu melindungi warganya yang paling rentan.
Harga buku tulis dan pena mungkin tampak kecil dalam skala anggaran nasional. Tetapi bagi keluarga yang hidup di batas paling bawah, angka tersebut bisa menjadi beban yang tak terjangkau. Ketika jaring pengaman sosial tidak bekerja optimal, kesenjangan itu berubah menjadi krisis kemanusiaan.
Evaluasi Sistem Bantuan Sosial
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial dalam jumlah besar. Namun tragedi ini menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap akurasi data, mekanisme penyaluran, dan kehadiran negara di wilayah terpencil.
Bantuan yang tidak tepat sasaran sama berbahayanya dengan bantuan yang tidak ada. Mereka yang paling membutuhkan justru sering kali tidak terjangkau oleh sistem.
Tanggung Jawab Bersama
Menyederhanakan tragedi ini sebagai takdir akan menjauhkan kita dari akar persoalan. Yang diperlukan adalah keberanian untuk melihat bahwa ada masalah struktural yang harus dibenahi—mulai dari kebijakan pendidikan, perlindungan anak, hingga pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.
Surat pamit anak tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa kebijakan publik tidak pernah netral. Ia selalu berdampak nyata pada kehidupan manusia, bahkan pada mereka yang tidak memiliki suara.
Penutup
Negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu menjadikan peristiwa ini sebagai bahan refleksi mendalam. Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak Indonesia yang merasa hidupnya terlalu mahal hanya karena ingin belajar.
Jika kematian seorang anak akibat rasa bersalah karena buku tulis tidak cukup untuk menggugah perbaikan sistem, maka yang perlu kita khawatirkan bukan hanya masa depan anak-anak miskin, tetapi arah nurani bangsa ini sendiri.
Penulis : Robby G. Yahya, (mantan Guru dpk STM Korpri Majalengka dan STM Permentasi Bandung serta Dosen dpk Universitas Langlangbuana Bandung)
Buku Tulis, Kemiskinan, dan Wajah Negara*
