Membangun Peradaban, Melampaui Pendapatan

Oleh : Ario Purdianto

Jobuzo – Setiap peradaban besar selalu meninggalkan satu jejak yang sama. Bukan semata-mata kemegahan bangunan yang diwariskan, luasnya wilayah kekuasaan, ataupun melimpahnya kekayaan alam yang pernah dimiliki. Sejarah justru menunjukkan bahwa peradaban lahir dari kemampuan manusia mengelola sumber daya menjadi kemanfaatan yang berkelanjutan. Sungai Nil mengubah Mesir menjadi pusat peradaban karena mampu dikelola untuk menopang kehidupan, jalur perdagangan menjadikan dunia Islam mencapai masa keemasannya karena ditopang tata kelola yang mendorong ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kesejahteraan. Sebaliknya, tidak sedikit negeri yang dianugerahi kekayaan melimpah justru tertinggal karena gagal mengelola apa yang dimilikinya. Sejarah berulang kali mengajarkan bahwa sumber daya hanyalah potensi, sedangkan peradaban dibangun oleh cara manusia memanfaatkannya.

Pelajaran sejarah tersebut sesungguhnya sangat relevan bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki kekayaan publik dalam jumlah besar, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengelola tanah, bangunan, kawasan, infrastruktur, sumber daya air, hingga berbagai fasilitas publik yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kekayaan tersebut merupakan modal strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, besarnya nilai aset tidak selalu sejalan dengan besarnya manfaat yang dihasilkan. Di berbagai daerah masih dijumpai tanah yang belum termanfaatkan secara optimal, bangunan yang kehilangan fungsi, kawasan yang tumbuh tanpa arah, atau aset yang lebih banyak menyerap biaya pemeliharaan daripada menciptakan nilai bagi masyarakat.

Di sinilah persoalan mendasarnya, selama ini pengelolaan kekayaan publik sering kali diukur dari aspek administratif dan finansial. Keberhasilan dipandang dari tertibnya pencatatan, lengkapnya legalitas, meningkatnya nilai aset, atau bertambahnya pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatannya. Semua ukuran tersebut tentu penting karena mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, namun, jika orientasi pengelolaan berhenti pada pendapatan, kita sesungguhnya kita sedang melihat aset dari sudut pandang yang terlalu sempit. Kekayaan publik tidak pernah diciptakan hanya untuk menghasilkan penerimaan daerah. Ia hadir untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Sebuah pasar yang dikelola dengan baik bukan hanya menghasilkan retribusi, tetapi juga menghidupkan usaha rakyat. Sebuah kawasan wisata tidak hanya mendatangkan pendapatan, melainkan juga membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan menjaga identitas budaya daerah. Sebidang tanah pemerintah yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau bukan sekadar memenuhi ketentuan tata ruang, tetapi meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadi ruang interaksi sosial masyarakat. Bahkan sebuah bangunan tua yang direvitalisasi menjadi pusat kreativitas dapat melahirkan pelaku usaha baru, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, dan menumbuhkan optimisme generasi muda. Dengan kata lain, manfaat terbesar sebuah aset sering kali justru lahir di luar angka-angka yang tercatat dalam laporan keuangan.

Karena itu, ukuran keberhasilan pengelolaan aset semestinya tidak berhenti pada berapa besar pendapatan yang dihasilkan, tetapi pada sejauh mana aset tersebut mampu menciptakan nilai ekonomi, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai lingkungan secara bersamaan. Pendapatan merupakan konsekuensi dari pengelolaan yang baik, bukan tujuan akhir yang berdiri sendiri. Ketika sebuah aset mampu menghidupkan aktivitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pada saat itulah aset menjalankan fungsi strategisnya sebagai fondasi pembangunan.

Cara pandang seperti inilah yang semakin relevan di tengah tantangan pembangunan saat ini. Pemerintah daerah menghadapi ruang fiskal yang semakin terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mengelola kekayaan publik secara lebih cerdas. Sistem informasi yang terintegrasi, pemetaan geospasial, analisis data, hingga kecerdasan buatan memungkinkan pemerintah mengenali potensi setiap aset secara lebih akurat dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi hanyalah alat, keberhasilannya tetap ditentukan oleh cara pandang yang mendasari setiap kebijakan. Tanpa visi yang jelas, teknologi hanya akan mempercepat proses yang salah, sebaliknya, ketika teknologi dipadukan dengan orientasi kemanfaatan, aset publik dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang jauh lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selama beberapa dekade terakhir, paradigma pengelolaan aset publik memang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika dahulu fokus utama pemerintah adalah menjaga aset agar tidak hilang atau berpindah tangan, kini orientasinya mulai bergeser menuju optimalisasi pemanfaatan. Pergeseran ini merupakan kemajuan yang patut diapresiasi. Pemerintah tidak lagi hanya dituntut tertib mencatat dan mengamankan aset, tetapi juga mampu menjadikannya produktif melalui berbagai skema pemanfaatan yang sah, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi. Namun, di tengah perubahan tersebut, masih ada satu pertanyaan yang jarang diajukan, untuk tujuan apa seluruh proses optimalisasi itu dilakukan? Pertanyaan ini penting karena tujuan akan menentukan arah kebijakan.

Jika tujuan akhirnya hanya meningkatkan pendapatan, maka aset akan dinilai semata-mata dari besarnya penerimaan yang dihasilkan. Sebaliknya, apabila tujuan akhirnya adalah membangun kesejahteraan yang berkelanjutan, maka ukuran keberhasilan menjadi jauh lebih luas. Sebuah aset mungkin tidak menghasilkan pendapatan yang besar, tetapi mampu memperkuat pendidikan, melestarikan budaya, menjaga keseimbangan lingkungan, atau menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Manfaat seperti inilah yang sering kali tidak tercermin dalam laporan keuangan, tetapi justru menjadi fondasi bagi kemajuan sebuah daerah.

Di sinilah kita memerlukan cara pandang yang lebih utuh, bahwa pengelolaan kekayaan publik tidak cukup hanya didasarkan pada logika ekonomi, tetapi juga memerlukan landasan etika yang mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, khazanah pemikiran Islam menawarkan perspektif yang menarik melalui konsep istikhlaf. Konsep ini berangkat dari keyakinan bahwa manusia bukan pemilik mutlak atas sumber daya yang ada di bumi, melainkan penerima amanah untuk mengelola dan memakmurkannya. Dengan demikian, hubungan manusia dengan kekayaan publik bukanlah hubungan kepemilikan, melainkan hubungan tanggung jawab.

Cara pandang tersebut mengubah makna sebuah asset, dimana tanah pemerintah tidak lagi dipahami hanya sebagai objek yang dapat disewakan atau dikerjasamakan, melainkan sebagai ruang yang harus mampu menghadirkan kehidupan. Bangunan publik bukan sekadar properti yang dipelihara nilainya, tetapi sarana yang harus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan kegiatan ekonomi. Bahkan ruang terbuka hijau tidak hanya dipandang sebagai elemen estetika kota, melainkan sebagai investasi ekologis yang menentukan kualitas hidup generasi mendatang. Dengan perspektif istikhlaf, setiap aset selalu dipertanyakan bukan hanya “berapa nilai ekonominya“, tetapi juga “berapa besar kemaslahatan yang diciptakannya“.

Konsep ini sesungguhnya bukan gagasan yang asing dalam tradisi intelektual Islam. Sejak berabad-abad lalu, para pemikir muslim telah menempatkan pengelolaan kekayaan publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Abu Yusuf, misalnya, menegaskan bahwa kebijakan negara harus mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga agar pengelolaan sumber daya tidak membebani rakyat. Baginya, kekayaan negara memperoleh maknanya ketika mampu menghidupkan aktivitas ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bersama, bukan sekadar memperbesar penerimaan pemerintah.

Gagasan yang senada juga berkembang dalam pemikiran Al-Mawardi, ia memandang bahwa kekuasaan adalah amanah untuk melindungi kepentingan publik. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah, infrastruktur, maupun kekayaan negara harus mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam pandangannya, negara bukan sekadar pengumpul pendapatan, melainkan pengelola amanah yang bertugas memastikan bahwa kekayaan publik benar-benar kembali kepada kepentingan publik.

Puncak dari cara pandang tersebut dapat ditemukan dalam pemikiran Ibn Khaldun, melalui konsep ‘umrān, ia menjelaskan bahwa kemajuan sebuah peradaban lahir ketika tata kelola yang baik mampu mendorong aktivitas ekonomi, memperkuat keadilan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Bagi Ibn Khaldun, kekayaan bukanlah penyebab utama kemajuan, melainkan hasil dari pemerintahan yang mampu mengelola sumber daya secara bijaksana. Pesan ini terasa sangat aktual bagi Indonesia, daerah yang memiliki aset besar belum tentu menjadi daerah yang maju apabila aset tersebut tidak dikelola untuk menciptakan nilai yang dirasakan masyarakat.

Di sinilah titik temu antara manajemen publik modern dan konsep istikhlaf. Manajemen modern menyediakan perangkat, regulasi, teknologi, dan tata kelola yang semakin baik,  Istikhlaf memberikan arah moral mengenai untuk apa seluruh perangkat itu digunakan. Ketika keduanya berjalan bersama, pengelolaan aset tidak lagi sekadar mengejar efisiensi atau pendapatan, tetapi menjadi instrumen untuk membangun masyarakat yang lebih adil, lebih produktif, dan lebih bermartabat.

Setiap keputusan mengenai pengelolaan kekayaan publik sesungguhnya bukan hanya keputusan ekonomi, melainkan keputusan peradaban. Ketika sebuah lahan dipertahankan tetap menganggur, yang hilang bukan sekadar potensi pendapatan, tetapi juga kesempatan kerja yang tidak pernah tercipta, ruang publik yang tidak pernah hadir, dan harapan masyarakat yang tertunda. Sebaliknya, ketika aset dikelola secara visioner, manfaatnya akan melampaui generasi yang mengambil keputusan. Sebuah kawasan pendidikan akan melahirkan pengetahuan selama puluhan tahun. Sebuah ruang terbuka hijau akan menjaga kualitas lingkungan bagi anak cucu. Sebuah kawasan ekonomi yang dirancang dengan baik akan terus menghidupkan aktivitas masyarakat jauh setelah para pengambil kebijakan meninggalkan jabatannya.

Di era digital, peluang untuk mewujudkan pengelolaan aset yang berorientasi pada kemaslahatan semakin terbuka. Integrasi sistem informasi, pemanfaatan kecerdasan buatan, analisis spasial, digital twin, hingga Internet of Things memungkinkan pemerintah mengenali potensi setiap aset secara lebih presisi. Teknologi dapat membantu memetakan aset yang menganggur, memprediksi kebutuhan pemanfaatan, mengoptimalkan pemeliharaan, bahkan mengukur dampak sosial dan lingkungan dari setiap kebijakan. Namun, secanggih apa pun teknologi yang digunakan, ia tetap tidak dapat menentukan tujuan. Teknologi menjawab pertanyaan bagaimana, tetapi manusialah yang harus menjawab pertanyaan untuk apa.

Di sinilah istikhlaf menemukan maknanya yang paling nyata, amanah bukan sekadar menjaga agar kekayaan publik tidak hilang, tetapi memastikan bahwa setiap jengkal tanah, setiap bangunan, setiap infrastruktur, dan setiap sumber daya yang dipercayakan kepada negara mampu menghadirkan kemaslahatan yang terus bertumbuh. Ketika aset dikelola dengan cara demikian, pendapatan bukan lagi menjadi tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari good governance yang sesungguhnya diwariskan, bukanlah kekayaan itu sendiri, melainkan manfaat yang terus hidup di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, sejarah tidak pernah mengingat sebuah bangsa karena banyaknya aset yang dimilikinya. Sejarah mengingat bangsa yang mampu mengubah setiap amanah menjadi kesejahteraan, setiap tindakan menjadi kemas’uliyahan, setiap sumber daya menjadi kemaslahatan, dan setiap kebijakan menjadi ‘Imārah al-Arḍ sebagai warisan bagi generasi berikutnya. Di situlah peradaban dibangun, bukan sekadar melalui pendapatan yang dicatat dalam laporan keuangan, tetapi melalui manfaat yang terus mengalir bahkan ketika angka-angka itu telah lama terlupakan.

(Penulis merupakan mahasiswa Program Doktor Universitas Islam sultan Agung Semarang)