Oleh: Balqis Namiral, Mahasiswa Universitas Airlangga.
Jobuzo – Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau yang dikenal dengan nama Whoosh telah menjadi salah satu simbol pembangunan paling menonjol dalam satu dekade terakhir. Namun, di balik kilau modernitas dan kecepatan yang ditonjolkan, terdapat dinamika politik yang jauh lebih kompleks. Pembangunan infrastruktur ini bukan sekadar proyek transportasi, melainkan instrumen politik yang sarat dengan kepentingan kekuasaan, diplomasi internasional, dan legitimasi pemerintahan.
Sejak awal peluncurannya, proyek Whoosh diusung oleh Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari visi besar “Indonesia Maju”. Pemerintah menampilkan proyek ini sebagai bukti nyata bahwa Indonesia mampu sejajar dengan negara maju melalui teknologi berkecepatan tinggi. Dalam berbagai pidato, Jokowi menegaskan bahwa transportasi massal seperti Whoosh adalah layanan publik, bukan proyek yang semata-mata berorientasi laba (Tempo.co, 2025). Dengan demikian, proyek ini bukan hanya membangun rel dan stasiun, tetapi juga membangun citra politik pemerintahan yang kuat dan pro-pembangunan.
Namun, di balik narasi keberhasilan tersebut, muncul sejumlah persoalan politik yang mencerminkan tarik-ulur antara idealisme pembangunan dan realitas kekuasaan. Salah satunya adalah beban fiskal dan tanggung jawab pembayaran utang proyek yang memicu perdebatan di kalangan elite politik. Beberapa anggota DPR menolak penggunaan APBN untuk menutup pembengkakan biaya proyek karena dinilai membebani keuangan negara (Infobanknews, 2025). Sikap ini menandakan adanya ketegangan politik antara pemerintah dan lembaga legislatif, yang mempertanyakan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Dinamika politik semakin memanas ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki dugaan mark-up anggaran proyek Whoosh pada awal 2025 (Detik.com, 2025). Langkah ini memperlihatkan bahwa proyek infrastruktur berskala besar sering kali tidak lepas dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Proses hukum ini kemudian menjadi arena politik baru, di mana pihak pemerintah berusaha mempertahankan citra positif pembangunan, sementara publik semakin kritis terhadap praktik korupsi yang mungkin terjadi di balik proyek raksasa ini.
Selain itu, dimensi politik Whoosh juga tampak dari hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara konsorsium Indonesia dan Tiongkok melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Keterlibatan besar Tiongkok dalam pendanaan proyek menimbulkan kekhawatiran mengenai ketergantungan ekonomi dan politik. Sebagian pengamat menilai bahwa proyek Whoosh menjadi bagian dari strategi debt-trap diplomacy atau jebakan utang yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi nasional (Inilah.com, 2025). Ketika pemerintah Tiongkok ikut memberi tanggapan terhadap polemik proyek ini, isu yang awalnya teknis berubah menjadi arena diplomasi dan negosiasi politik internasional (CNN Indonesia, 2025).
Keterlibatan asing ini tentu menimbulkan perdebatan di dalam negeri. Sebagian pihak menilai kerja sama dengan Tiongkok adalah langkah strategis untuk percepatan pembangunan, sementara pihak lain menganggapnya sebagai bentuk ketergantungan yang berisiko jangka panjang. Situasi ini memperlihatkan bagaimana proyek Whoosh menjadi simbol politik luar negeri yang mencerminkan posisi tawar Indonesia dalam konteks globalisasi ekonomi.
Dari sisi domestik, proyek Whoosh juga menunjukkan bagaimana infrastruktur digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pemerintah berupaya menjadikan proyek ini sebagai bukti keberhasilan kepemimpinan, terutama menjelang masa transisi politik. Namun, proyek ini juga menjadi bahan serangan bagi oposisi yang menilai bahwa pembangunan dilakukan tanpa perhitungan matang dan hanya mengejar pencitraan politik. Beberapa media bahkan menyoroti tudingan bahwa proyek ini telah “merampok” uang rakyat melalui kebijakan yang tidak transparan (Rmol.id, 2025).
Jika dilihat dari perspektif tata kelola pemerintahan, proyek seperti Whoosh memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara visi pembangunan dan etika politik. Transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Ketika proyek besar seperti ini dikelola dengan tertutup, risiko politisnya sangat tinggi: turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya kritik terhadap elite politik, serta terbentuknya persepsi bahwa pembangunan lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada rakyat secara keseluruhan.
Menurut pandangan penulis, proyek Whoosh adalah cerminan nyata bagaimana politik dan pembangunan saling berkelindan. Di satu sisi, ia menunjukkan kemajuan teknologi dan ambisi besar Indonesia menuju modernitas. Namun di sisi lain, proyek ini membuka mata kita bahwa pembangunan tidak pernah netral. Setiap keputusan politik memiliki dampak terhadap distribusi kekuasaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan Whoosh tidak hanya diukur dari kecepatan keretanya, tetapi dari seberapa jauh ia mampu memperkuat kepercayaan publik, transparansi pemerintahan, dan kemandirian politik bangsa.
Sebagai penutup, proyek kereta cepat Whoosh semestinya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah selanjutnya. Pembangunan infrastruktur yang besar tidak boleh dijadikan alat politik sesaat, melainkan harus menjadi investasi jangka panjang bagi kepentingan rakyat. Ketika proyek ini dijalankan dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel, Whoosh dapat menjadi simbol kemajuan nasional yang sesungguhnya bukan sekadar alat propaganda politik, tetapi bukti bahwa politik bisa digunakan untuk mempercepat kesejahteraan, bukan memperlambatnya.
Politik di Balik Laju Cepat Whoosh: Antara Citra Kekuasaan dan Diplomasi Infrastruktur
