AESENNEWS.COM, BANDUNG-Gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus—deretan bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini kembali memakan banyak korban jiwa. Seperti biasa, setelah duka datanglah pernyataan. Dan setelah pernyataan, muncullah kebiasaan lama: saling menyalahkan.
Cuaca ekstrem disalahkan. Alam dituduh murka. Daerah menunjuk pusat. Pusat melempar ke daerah. Tak jarang, bencana dibungkus kalimat klise: “Ini sudah takdir.”
Padahal, tak semua yang terjadi bisa disederhanakan sebagai kehendak alam.
Secara ilmiah, benar bahwa manusia tidak bisa mencegah gempa bumi atau menghentikan letusan gunung api. Indonesia berada di cincin api—fakta ini tidak bisa ditawar. Namun yang sering diabaikan adalah kenyataan lain: yang mematikan bukan semata bencananya, melainkan kelalaian manusia sebelum bencana itu terjadi.
Banjir bukan sekadar hujan deras. Longsor bukan hanya soal tanah labil. Korban jiwa bukan murni karena alam, tetapi karena tata ruang yang dilanggar, hutan yang digunduli, peringatan dini yang diabaikan, dan kebijakan yang tunduk pada kepentingan ekonomi jangka pendek.
Ironisnya, semua ini bukan hal baru. Peta rawan bencana sudah ada. Kajian akademik berlimpah. Peringatan berulang kali disampaikan para ahli. Namun setiap kali bencana datang, negara seolah selalu “terkejut”. Seolah ini kejadian pertama. Seolah tak pernah ada pelajaran.
Yang lebih memprihatinkan, energi para pemangku kebijakan justru habis untuk membangun narasi pembelaan diri. Siapa paling cepat menyampaikan belasungkawa, siapa paling rajin turun ke lokasi, siapa paling pandai menyusun kalimat normatif. Tetapi jarang ada yang berani berkata jujur: “Kami lalai.”
Bencana memang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Tetapi dampaknya bisa dikurangi secara signifikan jika negara serius pada mitigasi. Sayangnya, mitigasi sering kalah pamor dibanding proyek fisik. Anggaran ada, tetapi pengawasan lemah. Aturan ada, tetapi pelanggaran dibiarkan. Izin terbit, meski risiko jelas di depan mata.
Dan ketika bencana datang, yang menjadi korban hampir selalu sama: rakyat kecil. Mereka yang tinggal di bantaran sungai, lereng bukit, atau kawasan rawan—sering kali bukan karena pilihan, tetapi karena keterpaksaan hidup.
Di sinilah kegagalan kebijakan menjadi terang-benderang. Alam tidak memilih korban. Kebijakan buruklah yang membuat korban itu bisa ditebak.
Mengalihkan kesalahan ke alam adalah jalan pintas paling nyaman. Alam tidak bisa menggugat balik. Tapi kebiasaan ini berbahaya karena membunuh tanggung jawab. Jika semuanya dianggap takdir, untuk apa perencanaan? Untuk apa kajian risiko? Untuk apa negara?
Bencana seharusnya menjadi cermin, bukan panggung. Cermin untuk melihat apakah kita membangun dengan bijak, memimpin dengan akal sehat, dan menempatkan keselamatan rakyat di atas segalanya. Tanpa refleksi itu, kita hanya akan mengulang siklus yang sama: bangun tanpa perhitungan, panik saat bencana, lalu lupa setelah bantuan disalurkan.
Indonesia tidak kekurangan pengetahuan. Yang kurang adalah keberanian mengambil keputusan tidak populer: menolak izin di kawasan rawan, menertibkan pelanggaran tata ruang, dan mengakui kesalahan sebelum alam kembali mengingatkan.
Bencana alam mungkin tak bisa dicegah. Tetapi bencana kemanusiaan akibat kelalaian adalah pilihan. Dan selama pilihan itu terus diambil, korban akan terus berjatuhan—bukan karena alam semata, tetapi karena kegagalan kita belajar.
(rgy)
Bencana Alam Tak Bisa Dicegah, Tapi Kelalaian Manusia Terlalu Sering Diulang*
