Rikal, yang baru saja kembali dari rutinitas kantor di kota, tampak sibuk menyeka peluh di dahinya dengan selembar tisu yang sudah kuyup. Di hadapannya duduk Udin, penjual sayur yang masih mengenakan apron plastik biru pudar. Namun, bukan hanya cuaca yang membuat wajah Udin ditekuk kusut; ada keresahan yang jauh lebih panas dari sekadar terik matahari Bekasi siang itu.
Misteri di Balik Daftar Pemilih Tetap
“Kagak bener ini mah, Kal! Masa iya penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) buat pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kayak main petak umpet? Kita diundang cuma disuruh manggut-manggut doang,” semprot Udin tanpa basa-basi. Ia menyeruput kopi hitamnya yang masih ngebul, seolah panas kopi itu sanggup meredam gejolak di dadanya.
Rikal membetulkan posisi duduknya, mencoba memahami pangkal kekesalan temannya itu. “Ya emang prosedurnya gimana, Din? Bukannya emang panitia desa yang punya wewenang nentuin siapa yang berhak milih?”
“Nentuin sih boleh saja, tapi ya transparan dong!” sahut Udin, suaranya naik satu oktaf hingga mengalahkan deru motor di jalanan. “Masa Daftar Pemilih Sementara (DPS) langsung diketok jadi DPT tanpa verifikasi ulang ke warga? Nama-nama tokoh yang masuk pun kagak dirinci dengan jelas. Kalau begini caranya, jangan-jangan isinya ‘orang-orang dalem’ semua biar posisi kebijakan desa aman terkendali ke depannya.”
Kekesalan Udin rupanya memancing perhatian Umam, seorang guru silat yang baru saja menyelesaikan kelas di madrasah. Sambil menyeka sisa keringat di pelipis, Umam ikut menarik kursi kayu di sebelah Rikal. “Bener itu kata si Udin. Kemarin di aula balai desa sampai ada aksi dorong-dorongan. Hampir saja adu jotos gara-gara data yang tumpang tindih. Masalahnya bukan cuma soal daftar nama-nama pemilih di DPS dan DPT, tapi jumlah pemilih perempuan juga ora danta. Katanya mau ada keterwakilan gender, tapi mekanismenya kayak masuk ke dalam sumur tua. Gelap dan tertutup!”
Antara Formalitas dan Kompetensi Lapangan
Di tengah diskusi yang kian memanas, Sule datang dengan seragam Pramuka lengkap. Meski usianya sudah dewasa, dedikasinya pada organisasi pemuda membuatnya tetap aktif berseragam. Ia menarik bangku yang agak doyong, mencoba masuk ke dalam lingkaran obrolan dengan nada yang lebih tenang.
“Assalamu’alaikum. Wah, lagi pada ‘sarapan’ masalah berat ya? Lagi bahas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa soal BPD, ya?” tanya Sule kalem.
Rikal tertawa kecil, sedikit terkejut dengan pengetahuan Sule. “Wa’alaikumsalam. Tumben lu pinter, Le, sampai hafal nomor peraturan segala.”
Sule menyengir lebar sambil memesan teh manis hangat. “Gini-gini gua kan sering ikut sosialisasi, Kal. Tapi jujur, kenyataan di lapangan emang jauh dari kertas aturan. Pemilihan BPD itu seringnya cuma jadi formalitas belaka. Sosialisasi ke warga minim banget, akhirnya banyak yang nggak paham fungsi BPD itu sebenarnya buat apa. Ujung-ujungnya, yang terpilih cuma yang populer atau yang punya akses ke ‘petinggi’ desa, bukan karena mereka paham cara kerja pemerintahan.”
Udin yang sedari tadi hanya mengandalkan insting pedagangnya bertanya polos, “Emang kenapa kalau yang kepilih cuma modal populer doang, Le? Kan yang penting kita kenal orangnya, jadi gampang kalau mau minta tolong.”
Bahaya BPD Cuman Sebagai “Tukang Stempel”
Sule menggebrak meja pelan, matanya berbinar karena ini adalah topik yang sering ia diskusikan di forum pemuda. “Nah, ini dia jebakannya, Din! Kalau cuma modal kenal atau kedekatan emosional, pas menjabat nanti mereka belum tentu paham cara menyusun Peraturan Desa (Perdes) atau mengawasi penggunaan APBDes. Akhirnya, BPD cuman jadi ‘tukang stempel’.”
Ia menjeda sejenak untuk membiarkan kawan-kawannya meresapi kalimat itu. “Kades mau bikin proyek apa pun, BPD tinggal tanda tangan sambil nunggu jatah tunjangan cair. Padahal, menurut aturan, BPD itu ‘parlemennya’ orang desa. Mereka harus jadi penyeimbang supaya kebijakan desa nggak cuma searah dan anggaran desa bener-bener lari ke kepentingan warga, bukan ke kantong pribadi.”
Rikal mengangguk-angguk, namun ia teringat sesuatu. “Tapi ada juga kan, Le, anggota BPD yang galaknya minta ampun sama pemerintah desa?”
“Ada, Kal! Tapi galaknya kadang salah alamat,” sambung Sule cepat. “Ada yang sengaja menghambat anggaran cuma gara-gara ego pribadi atau dendam politik lama. Jadi oposisi yang merusak, bukan yang membangun. Kalau BPD dan Kades berantem terus tanpa alasan objektif, pembangunan desa jadi mandek. Jalanan bolong didiemin, bantuan sosial telat. Yang rugi tetap saja kita-kita juga, warga yang tiap hari lewat jalanan berdebu ini.”
Mencari Solusi di Balik Asap Tembakau
Perdebatan antara Udin, Umam, dan Sule mulai meluas hingga saling menyalahkan peran masing-masing, antara panitia yang lalai dan warga yang dianggap apatis. Suasana yang tadinya cair kembali menegang, hingga sebuah suara serak dari sudut warung menghentikan segalanya.
“Udah, udah… itu urat leher sudah kayak kabel Sutet mau putus kalau ditarik terus,” potong Ki Somad. Lelaki tua itu sedari tadi hanya diam menyimak sambil dengan telaten melinting rokok kawung di sudut warung.
Seketika, keriuhan itu mereda. Ki Somad adalah sosok yang bicaranya jarang, namun setiap kalimatnya seringkali menjadi penawar kegaduhan.
“Dengerin ya, Tong. Masalah BPD ini memang penyakit menahun,” Ki Somad tersenyum tipis, asap tembakau tipis membumbung dari bibirnya. “Tugas BPD itu mulia kalau dijalani dengan hati. Tapi kalau proses kelahirannya saja sudah penuh rekayasa, titipan, dan warganya sendiri nggak mau tahu, ya jangan pernah bermimpi desa kita bisa mandiri.”
Ki Somad menatap satu per satu pemuda di depannya dengan pandangan teduh. “Ribut-ribut soal DPT tadi itu sebenarnya tanda bagus. Artinya kalian masih punya nyali buat peduli. Tapi ingat, transparansi itu nggak datang sendiri, harus dijemput. Panitia jangan antikritik, dan kalian sebagai warga jangan cuma bisa ngamuk saat masalah sudah jadi bubur. Harusnya dari awal, setiap tahapan itu dipelototin benar-benar.”
“Terus, apa langkah yang paling bener buat sekarang, Ki?” tanya Sule dengan nada hormat.
“Cuma satu: Balik ke rasa amanah. Buat panitia, jujurlah. Buat calon BPD, belajarlah, jangan cuma nunggu gaji tapi malas dengerin aspirasi dan suara warga di sawah atau di pasar. Dan buat kalian, jangan milih karena dia saudara atau orang terkenal saja. Lihat track record-nya. Bisa kerja nggak? Bisa jagain duit desa biar nggak ‘menguap’ nggak?”
Ki Somad bangkit, lalu menepuk bahu Udin dengan hangat. “Sudah, Din. Jangan ditekuk terus itu muka. Dagangan sayur lu bisa layu semua kalau hati lu panas terus. Kawal terus itu kuota perempuan dan transparansi DPT. Jangan mau dibungkam hanya dengan janji manis.”
Suasana yang tadinya kaku perlahan mencair seiring dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang mulai masuk ke warung. Udin mulai bisa tertawa, menyadari sayurnya memang butuh segera disiram air agar tidak ikut “emosi”. Umam memesankan segelas kopi lagi untuk Ki Somad sebagai tanda terima kasih, sementara obrolan berlanjut ke masalah pendidikan dengan nada yang jauh lebih tenang dan konstruktif.
Membangun desa ternyata bukan sekadar soal beton jalanan atau megahnya bangunan kantor kepala desa. Ia bermula dari sebuah kejujuran di balik proses administrasi dan keberanian warga untuk saling mengawasi tanpa rasa benci.
Jika “Parlemen Desa” lahir dari sebuah rekayasa, maka masa depan desa pun hanyalah sebuah kepura-puraan yang dikemas rapi. Pertanyaannya, sudahkah kita peduli pada siapa yang mewakili suara kita hari ini?
