Integritas dan Kesabaran Seorang PPK Proyek di Kota Jingga

Tembok Hijau di Hari Pertama

Pagi itu, Parman berdiri di gerbang lahan proyek dengan map biru di tangan. Angin laut membawa aroma garam yang tajam. Hari itu seharusnya menjadi babak baru bagi instansinya, Lembaga Pelayanan Publik “Arunika.” Kontrak telah ditandatangani, dan kontraktor pemenang, PT Multi Karya Abadi, sudah siap dengan alat beratnya.

Namun, pemandangan di lapangan justru menyerupai garis depan pertempuran. Beberapa personel dari satuan teritorial setempat berdiri bergeming di depan pintu masuk. Sebuah rantai besar melilit gerbang kayu yang sudah lapuk dan di dalamnya sudah terpampang plang pengumuman kepemilikan yang baru.

“Izin, Pak. Lahan ini aset kami. Tidak boleh ada aktivitas sebelum ada perintah dari komandan kami,” ujar seorang sersan dengan nada dingin namun tegas.

Parman merasakan dingin merambat ke punggungnya. “Tapi Pak, kami punya sertifikat hak pakai dan musti memulai pembangunan. Ini proyek strategis nasional untuk pelayanan publik,” balas Parman, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang.

“Kami hanya menjalankan perintah, Pak. Silakan koordinasi dengan komandan di kantor,” pungkas prajurit itu tanpa memberi ruang negosiasi.

Sebagai PPK, Parman berada di posisi yang sangat rentan. Secara administratif, ia sudah menyatakan lahan ini clear and clean. Jika proyek ini macet di hari pertama, kariernya bahkan nama baiknya bisa tamat di mata atasannya.

“Kita tidak bisa memaksakan alat masuk, Pak Parman,” bisik stafnya, Adi. “Risikonya terlalu besar. Kalau terjadi gesekan fisik, beritanya akan liar ke mana-mana.”

Parman menarik napas panjang. Ia tahu, kemarahan tidak akan menyelesaikan sengketa aset yang sudah berakar puluhan tahun ini. “Tarik mundur semua alat hari ini. Kita tidak akan bertempur di lapangan. Kita bertempur di meja rapat.”

Meja Bundar dan Diplomasi Tanah

Selama berminggu-minggu, Parman tidak lagi berada di lapangan, melainkan di dalam ruang-ruang rapat yang pengap di ibu kota hingga layar komputer saat video conference. Masalah ini telah dieskalasi ke tingkat pusat. Ia harus menghadapi jajaran logistik Markas Besar Militer, biro hukum kementerian, hingga pengelola aset negara.

Dari rapat-rapat tersebut terungkap fakta, telah terjadi pencatatan ganda. Lahan tersebut terdaftar sebagai aset Lembaga Arunika sekaligus aset militer sejak era dekade 70-an.

“Negara tidak boleh kalah oleh egonya sendiri,” tegas Parman dalam rapat pleno. “Dua-duanya instansi pemerintah. Rakyat tidak peduli siapa pemilik lahannya, mereka peduli kapan gedungnya jadi agar pelayanan tidak terhenti.”

Seorang Jenderal bintang satu di seberang meja menatapnya tajam. “Kami juga butuh kepastian lahan untuk mess prajurit kami, Pak Parman. Kami tidak bisa melepas begitu saja tanpa pengganti.”

“Saya paham, Jenderal. Itulah mengapa kami menawarkan skema land swap atau kompensasi lahan di wilayah lain yang saat ini tidak kami gunakan. Secara strategis, itu justru lebih dekat dengan pangkalan operasional Bapak,” Parman menyodorkan draf kesepakatan.

Setelah negosiasi yang alot dan penelusuran arsip-arsip berdebu, sebuah kesepakatan timbal balik lahir. Instansi Arunika menyerahkan beberapa titik lahan lain sebagai pengganti. Pihak militer setuju melakukan koreksi pencatatan. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) resmi diterbitkan ulang. Parman merasa telah memenangkan pertempuran pertama. Namun, ia tidak sadar bahwa musuh sesungguhnya justru datang dari dalam “sekutunya” sendiri.

Dilema Sang Kontraktor

Di sebuah kantor sementara yang berjarak beberapa kilometer dari proyek, Hasyim, Direktur PT Multi Karya Abadi, sedang menatap layar tablet produk apple dengan cemas. Ia sedang melakukan “akrobat keuangan.” Perusahaannya baru saja memenangkan proyek besar di provinsi tetangga yang ternyata mengalami pembengkakan biaya material yang gila-gilaan.

“Izin Pak Hasyim, apakah uang muka dari Menara Samudra Kota Jingga sudah masuk?” tanya manajer keuangannya.

“Sudah. Tapi separuhnya harus aku alihkan untuk bayar beton di proyek utara. Kalau tidak, proyek itu macet dan aku kena denda,” jawab Hasyim sambil memijat pelipisnya.

“Tapi Pak, kalau uangnya ditarik, kita tidak punya modal untuk mendatangkan mesin bored pile hidrolik ke Kota Jingga. Tanah di sana itu karang keras.”

Hasyim terdiam sejenak memaksa otaknya berpikir cepat, lalu matanya berkilat. “Gunakan masalah pengamanan kemarin saja sebagai alasan. Katakan pada Parman bahwa vendor alat berat kita takut mengirim alat karena berita sengketa lahan kemarin. Untuk sementara, kita pakai alat bor manual saja dulu. Cari yang paling murah. Yang penting terlihat ada aktivitas.”

Hasyim rupanya memanfaatkan konflik lahan yang dialami Parman sebagai tameng untuk menutupi ketidaksiapan finansialnya. Ia berharap dengan begitu bisa mengulur waktu sampai termin pembayaran dari proyek utara cair.

Tragedi Mata Bor yang Patah

Waktu berlalu dengan lambat. Parman yang kembali ke lapangan dikejutkan oleh pemandangan yang mengkhawatirkan. Alih-alih mesin bored pile hidrolik yang gagah, ia putus asa melihat dua unit mesin bor manual yang lebih mirip alat penggali sumur warga.

Krak! Bunyi logam patah terdengar nyaring di tengah terik matahari.

“Patah lagi?” teriak Parman saat melihat mata bor manual itu ditarik ke atas dalam keadaan hancur. Ia berjalan cepat menuju Hasyim yang sedang duduk di bawah tenda mandor.

“Pak Hasyim, yang sedang dibuat ini pondasi gedung pemerintah, bukan sumur warga! Sudah tiga kali mata bor itu patah. Dari 182 titik pondasi, progresnya nol!” Parman tidak dapat lagi menyembunyikan kekecewaannya.

“Tanahnya luar biasa keras, Pak Parman. Lapisan karangnya tidak terduga. Alat hidrolik kami masih tertahan di logistik dan mereka juga meminta jaminan keamanan ekstra setelah insiden blokade kemarin,” dalih Hasyim dengan wajah yang dibuat-buat sedih.

“Jangan pakai alasan lama, Mas. Lahan sudah clear sebulan lalu! Saya beri pilihan: datangkan alat yang layak secepatnya, atau saya berikan surat peringatan pertama.”

Hasyim, dengan wajah penuh alasan, mengajukan perubahan metode. “Bagaimana kalau kita ubah menjadi pondasi sumuran, Pak? Secara teknis bisa dilakukan manual dengan tenaga manusia. Lebih cepat karena kita tidak lagi bergantung pada ketersediaan alat berat yang mahal.”

Parman tahu Hasyim mencoba berkelit. Hasyim hanya ingin menghindari sewa alat berat yang mahal. Namun, Parman terjepit. Jika ia menolak dan memaksa alat berat yang tak kunjung datang, kemajuan proyek akan terhambat bahkan berhenti total. Ia akhirnya menyetujui perubahan metode tersebut setelah meminta kajian teknis dari akademisi, namun dengan satu syarat:

“Saya setuju metode sumuran, tapi tidak ada tambahan waktu satu hari pun untuk perubahan ini. Risiko keterlambatan ada di tangan Anda.”

Labirin Kesalahan dan Ambang Batas Kesabaran

Ujian berikutnya datang dari hal yang tak terduga: kesalahan teknis pada dokumen perencanaan. Saat pengukuran ulang dilakukan, ditemukan bahwa elevasi tanah dalam gambar salah. Gedung itu terancam lebih rendah dari permukaan jalan utama, yang artinya akan banjir setiap kali hujan turun.

Parman terpaksa menyetujui pekerjaan timbunan tanah tambahan sebanyak 1.400 meter kubik.

Hasyim melihat ini sebagai peluang emas. Ia langsung mengajukan adendum. “Pak Parman, ini pekerjaan baru yang cukup masif. Kami menuntut perpanjangan waktu 30 hari karena mobilisasi tanah timbun ini memakan waktu.”

Parman berdiri tegak di tengah rapat yang tegang. Ia sudah menghitung secara presisi dengan tim teknisnya sendiri. “Hasyim, saya sudah hitung. Timbunan 1.400 kubik itu hanya butuh 140 ritase truk. Dengan dua dump truck, itu bisa selesai dalam 5 hari. Saya hanya beri tambahan 6 hari. Jangan jadikan kesalahan elevasi ini sebagai ‘kendaraan’ untuk menutupi kelalaian logistik Anda yang lain.”

Ketegangan mencapai puncaknya di bulan Desember. Hujan mulai sering turun, dan progres proyek PT Multi Karya Abadi mengalami deviasi minus hingga 20%. Parman sudah mengeluarkan Surat Peringatan ketiga.

Masa uji coba atau Show Cause Meeting (SCM) digelar. Hasyim berjanji akan menambah jumlah pekerja hingga tiga kali lipat. Namun di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah tukang berkurang karena upah mereka belum dibayar oleh Hasyim.

Di malam yang dingin, Parman duduk sendirian di kantornya, menatap tumpukan laporan harian. Hatinya berat.

“Jika aku teruskan, gedung ini mungkin jadi, tapi dengan struktur yang dipaksakan dan penuh cacat. Jika aku putus sekarang, aku harus memulai semuanya dari nol,” gumamnya.

Keesokan harinya, dengan tangan gemetar namun tekad yang bulat, Parman menandatangani surat pemutusan kontrak. “Cukup,” desisnya. Ia memilih memutus kontrak daripada membiarkan uang negara terbuang untuk gedung yang rapuh.

Perang di Ruang Mediasi

Setelah pemutusan kontrak dan pengenaan sanksi daftar hitam (blacklist), Hasyim tidak tinggal diam. Ia membawa masalah ini ke mediasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan (LKPP) Jakarta. Ia membawa pengacara papan atas dan menuntut agar nama baik perusahaannya dipulihkan.

Parman harus bolak-balik ke ibu kota, meninggalkan keluarganya demi menghadapi gugatan tersebut. Di ruang mediasi yang dingin, ia ditatap dengan sinis oleh tim hukum lawan.

“Anda telah bersikap sewenang-wenang, Pak Parman. Anda menyalahgunakan kewenangan dan mengabaikan fakta bahwa ada sengketa lahan di awal proyek yang merusak mental pekerja kami. Anda menghancurkan masa depan perusahaan klien kami dengan sanksi blacklist ini!” tuduh pengacara itu.

Parman hanya tersenyum tipis. Ia membuka tas kerjanya, mengeluarkan tumpukan laporan harian, foto-foto alat bor yang patah, catatan upah buruh yang tak dibayar, dan dokumentasi rapat progres.

“Kami tidak menghancurkan siapa pun. Kami hanya menjalankan amanah uang negara,” jawab Parman tenang. “Sengketa lahan sudah selesai sebelum proyek dimulai. Masalah sesungguhnya adalah cash flow perusahaan Anda yang digunakan untuk proyek di daerah ain. Kami setuju berdamai dan mencabut sanksi, asalkan Pak Hasyim mengembalikan temuan kelebihan bayar dari BPK dan membayar kompensasi jaminan pelaksanaan yang gagal dicairkan. Nilainya satu miliar rupiah.”

Negosiasi itu sangat alot, sesudahnya pun harus berlanjut ke Pengadilan Negeri agar hasil kesepakatan diperkuat oleh hakim. Setelah melalui persidangan yang melelahkan, sebuah Keputusan Akta Perdamaian lahir. Hasyim akhirnya menyerah. Ia harus membayar kewajibannya ke kas negara.

Mahkota di Pelabuhan Jingga

Setahun kemudian.

Lelang ulang telah dilakukan. Kontraktor baru yang lebih profesional masuk dan menyelesaikan sisa pekerjaan dengan sangat baik. Tidak ada lagi drama mata bor patah atau upah yang tak terbayar.

Parman berdiri di depan gedung dua lantai Menara Samudra yang baru saja diresmikan. Gedung itu berdiri megah, dindingnya bercat putih bersih dengan aksen kaca dan atap biru yang memantulkan cakrawala. Di dalamnya, para pegawai bekerja dengan tenang, tanpa tahu bahwa pondasi gedung itu dibangun di atas “air mata” koordinasi, integritas dan kesabaran seorang PPK.

Bagaimana dengan Hasyim? Kabarnya ia kini lebih berhati-hati dalam mengambil proyek. Ia belajar dengan cara yang keras bahwa menjuggling banyak kontrak tanpa modal adalah resep menuju kehancuran.

Parman menatap matahari yang tenggelam di ufuk barat. Ia menghela napas lega. Risiko pribadi, ancaman hukum, dan malam-malam tanpa tidur telah terbayar lunas. Ia telah membuktikan bahwa di tengah karut-marut birokrasi dan negosiasi pengambilan keputusan, ketaatan pada aturan adalah satu-satunya pelindung yang sejati.

Menara Samudra telah berdiri. Dan Parman, sang pengawal amanah, akhirnya bisa tersenyum dengan kepala tegak. Di balik semua kemegahan beton gedung kantor yang megah, ada integritas dan kesabaran yang sama kokohnya.