Matahari mulai condong ke barat di ufuk Bekasi. Di atas balai-balai kayu yang sudah mulai lapuk, Udin dan Mamat duduk selonjoran. Di depan mereka, dua gelas kopi hitam mengepul, bersaing dengan aroma tak sedap dari Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut) yang mengalir hitam pekat di bawah mereka. Sampah plastik instan dan limbah industri berbuih sesekali tersangkut di dahan pohon yang menjuntai ke air.
“Din, lu liat nggak si Juki kemarin dibawa orang Bea Cukai gara-gara jualan rokok ilegal nggak pakai pita?” tanya Mamat sambil menyulut rokoknya.
Udin menyeruput kopinya. “Iya, Mat. Katanya sih lagi ‘diteliti’. Tapi si Juki takut banget, dia pikir itu sama kayak diselidiki polisi kalau ada kasus maling motor.”
Bang Jaya, pria paruh baya yang dikenal sebagai ‘kamus berjalan’ di kampung itu, ikut nimbrung. Beliau baru saja meletakkan koran lamanya.
“Beda jauh itu, Mat, Din. Jangan disamain. Dunia hukum kita itu kayak air kali ini. Ada yang alirannya buat pidana, ada yang buat administrasi. Kalau salah paham, bisa berabe.”
1. Penyelidikan KUHAP: Mencari Jejak Kriminal di Tengah Keruh
Bang Jaya menunjuk ke arah tumpukan sampah di tengah kali yang menghitam. “Bayangin kalau ada orang buang mayat di kali ini. Polisi bakal datang buat nyari tahu: ini beneran pembunuhan bukan? Siapa pelakunya? Nah, itu namanya penyelidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).”
Udin mengangguk-angguk. “Berarti tujuannya buat mastiin ada kejahatan ya, Bang?”
“Betul,” jawab Bang Jaya. “Penyelidikan itu sifatnya murni mencari kebenaran materiil. Petugasnya harus polisi atau pejabat yang emang dikasih mandat khusus sama undang-undang. Tujuannya tegas: kalau ada bukti kuat, lanjut ke penyidikan, lalu ke pengadilan. Ujung-ujungnya? Penjara atau denda pidana. Ini soal hak asasi dan kepastian hukum. Nggak bisa main-main.”
2. Penelitian UU HPP: Menghitung “Dosa” Fiskal di Meja Kantor
Mamat memotong, “Terus kalau kasus si Juki kemarin gimana, Bang? Katanya bukan diselidiki polisi, tapi diteliti petugas Bea Cukai pakai UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).”
Bang Jaya tersenyum, lalu mengambil sepotong gorengan. “Nah, di situ bedanya. Kalau di bidang cukai, ada yang namanya Penelitian Dugaan Pelanggaran. Ini bukan gaya-gayaan bahasa doang. Ini strategi negara.”
Bang Jaya menjelaskan bahwa petugas Bea Cukai punya wewenang buat memeriksa barang, dokumen, sampai minta keterangan. Tapi tujuannya bukan langsung mau masukin orang ke penjara. Mereka memeriksa apakah ada aturan administrasi atau pajak yang dilanggar.
“Ibaratnya gini,” Bang Jaya memberi analogi. “Kalau lu buang sampah rumah tangga ke kali CBL, petugas kebersihan datang bukan mau borgol lu, tapi mau mastiin berapa banyak sampah yang lu buang dan gimana caranya lu bayar denda biar sampahnya bisa dibersihin. Itu namanya kepentingan fiskal atau keuangan negara.”
3. Filosofi Pemulihan: Lebih Baik Bayar Daripada Masuk Bui
“Kok enak, Bang? Berarti kalau punya duit bisa lolos?” tanya Udin kritis.
“Bukan soal punya duit, Din, tapi soal Ultimum Remedium,” kata Bang Jaya serius. “Filosofinya begini: negara itu lebih butuh duitnya masuk ke kas buat bangun jalan daripada sekadar masukin orang ke penjara yang malah bikin penuh lapas dan nambah beban negara.”
Dalam UU HPP, ada prinsip restorative justice. Jika dalam penelitian ditemukan bukti awal tindak pidana cukai, si pelanggar dikasih pilihan “damai” secara hukum. Mereka bisa membayar denda sebesar tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau sudah bayar, urusannya selesai tanpa harus masuk ruang sidang yang berbelit-belit.
“Jadi, tujuannya itu pemulihan penerimaan negara. Negara dapet duitnya, si pelaku kapok karena dendanya gede, tapi dia nggak perlu kehilangan masa depan di penjara. Adil, kan?”
4. Beda Petugas, Beda Wewenang
Mamat tampak mulai paham. “Berarti orang Bea Cukai itu bukan ‘Polisi’ dalam arti KUHAP ya, Bang?”
“Tepat sekali, Mat! Petugas Bea Cukai melakukan penelitian itu sebagai pejabat administrasi teknis. Di UU Pabean atau UU Cukai, nggak ada yang bilang mereka itu penyelidik KUHAP secara otomatis. Mereka itu pemeriksa kepatuhan,” jelas Bang Jaya.
Secara prosedural, perbedaannya jelas:
- Penyelidikan KUHAP: Fokus ke fakta pidana, dijalankan polisi/penyidik, ujungnya pengadilan.
- Penelitian UU HPP: Fokus ke kepatuhan pajak/cukai, dijalankan pejabat Bea Cukai, ujungnya bisa denda administrasi atau pilihan denda tiga kali lipat.
5. Mengapa Kita Harus Paham Bedanya?
Sambil melihat air kali CBL yang terus mengalir membawa sampah plastik, Bang Jaya menutup obrolannya. “Kita sebagai anak muda harus melek hukum. Jangan sampai kita anggap semua urusan hukum itu sama. Perbedaan ini penting supaya ada kepastian. Kalau setiap pelanggaran kecil langsung dipenjara, penjara kita bakal meledak.”
Dunia hukum administrasi perpajakan lewat UU HPP ini ingin menciptakan keseimbangan. Antara menegakkan aturan dan menjaga agar ekonomi tetap jalan
“Jadi,” Udin menyimpulkan, “Penyelidikan itu buat nyari penjahat, sementara penelitian di UU HPP itu buat mastiin negara nggak rugi dan ngasih kesempatan orang buat benerin kesalahannya lewat denda.”
Bang Jaya menepuk bahu Udin. “Pinter lu! Kayak air kali ini, meski kelihatan satu aliran, tapi ada air limbah industri, ada air hujan. Cara nanganinnya beda-beda. Begitu juga hukum kita.”
Langkah Selanjutnya
Memahami perbedaan antara penyelidikan KUHAP dan penelitian dugaan pelanggaran UU HPP adalah kunci bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum agar tidak salah langkah dalam menghadapi prosedur hukum fiskal.
