Beberapa waktu ini, media ramai menyoroti keluhan dari pelaku usaha kecil yang bersentuhan dengan penindakan. Sasaran keluhan mereka? Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Mereka merasa diperlakukan tidak adil, seolah-olah aparat penegak hukum sengaja mempersulit mereka yang hanya sedang “mencari rezeki” dan memutar roda ekonomi keluarga.
Inti pembelaan diri mereka selalu sama: “Kami ini cuma pedagang kecil, warung kami cuma jual beberapa bungkus. Kenapa kami yang jadi sasaran, sementara produsen besarnya sering luput dari perhatian?”
Sikap defensif yang menganggap bahwa pelanggaran hukum berskala kecil harus diberi toleransi sebenarnya mencerminkan kesalahpahaman fatal. Ini seperti seorang pengendara yang mengeluh saat ditilang karena menerobos lampu merah, padahal ia hanya sedang terburu-buru, dan berdalih, “Saya kan cuma hari ini dan cuma satu mobil yang melanggar, bukan setiap hari dan rombongan!”
Mari kita luruskan dulu alur pikir yang keliru ini. Bea Cukai tidak bergerak atas kehendak sendiri; mereka adalah pelaksana di lapangan dari Undang-Undang Cukai yang disusun dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka tidak membuat aturan, tetapi menegakkan kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Tugas esensial mereka adalah menjaga hak-hak dasar: melindungi hak negara untuk mendapatkan pemasukan yang sah, dan menjaga hak pedagang jujur untuk bersaing di pasar yang adil.
Dari Untung Kecil ke Kerugian Kolektif
Lalu, mengapa penindakan ini harus menyentuh hingga ke level pengecer kecil? Jawabannya terletak pada cara kita memandang kerugian.
Bayangkan pendapatan negara, yang sebagian besar ditopang oleh pajak dan cukai, sebagai Jembatan Utama yang menghubungkan seluruh fasilitas publik kita, dari biaya pembangunan jalan, dana subsidi kesehatan, hingga gaji guru dan tentara. Setiap pita cukai asli yang tertempel pada rokok adalah kontribusi wajib yang menjadi semen penguat “jembatan” ini.
Sebaliknya, setiap bungkus rokok ilegal yang beredar, baik yang polos (tanpa pita cukai) atau yang memakai pita palsu, itu adalah pengurangan material yang membuat jembatan itu rapuh.
Pedagang kecil yang menjual rokok ilegal mungkin hanya melihat keuntungan pribadi Rp500 per bungkus. Mereka berdalih, “Ini kerugiannya kecil, tidak seberapa!” Tapi logika ini mengabaikan dampak kumulatifnya. Produsen besar memang menciptakan kerugian dalam jumlah ton, namun pengecer kecillah yang menjadi ribuan corong distribusi yang memastikan produk ilegal ini sampai ke tangan masyarakat dan menyebar ke seluruh wilayah.
Jelasnya: Produsen rokok ilegal membuat lubang besar. Pengecer rokok ilegal adalah penyebar lubang-lubang kecil di seluruh permukaan jembatan. Bea Cukai dan penegak hukum lainnya wajib menindak keduanya, karena jembatan tidak bisa diperbaiki jika sumber dan penyebar kerusakan dibiarkan terus beroperasi.
Keadilan untuk Produsen Jujur
Di sinilah logika keadilan pasar masuk. Ketika seseorang berdalih, “Saya terpaksa menjual yang ilegal karena harganya lebih murah,” ia sejatinya sedang mengorbankan nasib orang lain.
Pabrik yang patuh (yang sudah membayar cukai dan pajak) harus menjual dengan harga normal. Mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan harga yang dicurangi oleh produsen rokok ilegal (yang tidak membayar cukai dan pajak). Tindakan ilegal satu pabrik, bisa merugikan usaha legal dengan ribuan tenaga kerja dan rantai usahanya.
Maka, penindakan Bea Cukai bukan hanya soal mengisi kas negara, tetapi juga soal melindungi keringat pengusaha pabrik rokok yang legal dan seluruh pihak yang terkait dengannya.
Kita sangat menghargai perjuangan untuk menghidupi keluarga. Kisah tentang pengorbanan demi ekonomi keluarga memang mengharukan. Namun, hukum tidak mengenal diskriminasi emosional. Prinsipnya tegak: Perjuangan boleh, pelanggaran tidak.
Jika kita membiarkan pabrik dan pengecer ilegal beroperasi dengan alasan kasihan, kita secara otomatis melegalkan ketidakadilan terhadap pengusaha yang jujur. Ini adalah kontradiksi etika yang fatal.
Kepatuhan: Lebih dari Sekadar Menghindari Hukuman
Pengecer seringkali bertanya: “Kenapa aturannya sekaku ini?”
Jawabannya adalah karena kepatuhan hukum itu adalah helm pengaman, bukan asuransi jiwa. Ia harus dikenakan sebelum bencana, bukan sesudah kecelakaan terjadi. Aturan denda cukai ataupun pidana penjara adalah pagar pembatas yang memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi di sektor rokok dijalankan dengan bertanggung jawab. Pagar ini melindungi kesehatan, melindungi pendapatan negara, dan melindungi persaingan usaha.
Argumen bahwa “Bea Cukai hanya menindak yang kecil” juga keliru. Ppenindakan terus dilakukan terhadap produsen besar yang melanggar hingga pengecer. Bedanya, produsen besar bersembunyi di gudang, sementara pengedar dan pengecer beroperasi di depan mata sehingga jelas terlihat.
Pada akhirnya, kepatuhan bukan fitur opsional. Ia adalah inti dari keberlanjutan bisnis. Jika Anda ingin sukses berdagang, fondasi yang dibutuhkan bukanlah harga yang murah karena ilegal, melainkan berdagang barang yang sah di mata hukum.
Renungkanlah: Pemerintah tidak sedang memusuhi perut Anda. Pemerintah hanya mengingatkan: “Carilah rezeki di jalur yang resmi dan sah. Jangan jual rokok ilegal hanya karena demi keuntungan sesaat.”
Mereka yang bersikeras berdagang ilegal, sambil menolak aturan yang berlaku, pada dasarnya sedang membangun rumah di atas fondasi pasir curian. Cepat atau lambat, rumah itu akan runtuh, bukan karena serangan, melainkan karena kegagalan mematuhi hukum sebagai tiang penyangga utamanya.
MZR
