Blunder Struktural di Balik Gagalnya Indonesia ke Piala Dunia

Jobuzo – Kegagalan Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 kembali menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa salah satu kesalahan terbesar terletak pada keputusan PSSI yang mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert di tengah proses pembangunan tim nasional yang sedang menunjukkan arah positif. Keputusan yang tampak sebagai langkah manajerial itu justru menyingkap persoalan lebih dalam: adanya ketimpangan struktur dan dominasi kekuasaan di tubuh organisasi sepak bola nasional. Melalui pandangan teori sosial Mansour Fakih, persoalan ini dapat dibaca bukan sekadar sebagai kesalahan teknis, melainkan sebagai bentuk nyata dari ketidakadilan struktural dan lemahnya demokrasi dalam sistem olahraga Indonesia.

Mansour Fakih dalam berbagai pemikirannya menekankan bahwa ketimpangan sosial tidak hanya muncul dalam bidang ekonomi dan politik, tetapi juga dalam institusi dan kebijakan publik yang seolah netral. Menurutnya, lembaga sosial sering kali menjadi alat reproduksi kekuasaan kelompok tertentu dengan menggunakan jargon profesionalisme, modernisasi, atau efisiensi sebagai pembenaran. Jika dikaitkan dengan konteks sepak bola, langkah PSSI mengganti pelatih secara sepihak dapat dipahami sebagai wujud dari dominasi elite terhadap ruang publik olahraga. Sepak bola yang seharusnya menjadi milik masyarakat luas justru dikendalikan oleh sekelompok pengambil keputusan yang tidak benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat, dalam hal ini para suporter dan pemerhati sepak bola nasional.

Keputusan untuk menyingkirkan Shin Tae-yong memperlihatkan bagaimana kebijakan yang bersifat elitis sering kali mengabaikan nilai-nilai lokal seperti kedisiplinan, proses jangka panjang, dan pembinaan yang berkesinambungan. Dalam kerangka pikir Fakih, hal ini mencerminkan apa yang ia sebut sebagai “pemiskinan makna partisipasi rakyat.” Masyarakat hanya dijadikan penonton dalam proses pengambilan keputusan, tanpa memiliki ruang untuk menyuarakan pandangan mereka. Ketika suara publik diabaikan, maka keputusan yang diambil pun kehilangan legitimasi sosialnya. PSSI dalam hal ini bukan hanya gagal mengelola tim, tetapi juga gagal menjaga kepercayaan dan partisipasi rakyat yang menjadi roh dari olahraga itu sendiri.

Selain itu, keputusan menghadirkan pelatih asing seperti Patrick Kluivert juga memperlihatkan kuatnya logika neoliberalisme dalam tubuh olahraga nasional. Nama besar dan citra global lebih diutamakan dibandingkan kontinuitas pembangunan jangka panjang. Fakih mengingatkan bahwa neoliberalisme sering kali hadir dalam bentuk yang halus mengagungkan simbol modernitas dan kemajuan, namun sebenarnya menyingkirkan keadilan sosial. Dalam konteks ini, PSSI seolah mengejar pengakuan internasional, tetapi mengorbankan proses pembentukan karakter dan kemandirian tim yang telah dibangun oleh pelatih sebelumnya. Akibatnya, kebijakan tersebut justru menjadi blunder struktural yang menimbulkan efek domino terhadap moral pemain, performa tim, dan kepercayaan publik.

Kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan demikian tidak bisa hanya dipahami sebagai akibat dari performa teknis semata. Ia merupakan cerminan dari krisis struktural dan lemahnya tata kelola yang berpihak pada rakyat. Jika teori Mansour Fakih diterapkan, maka solusinya bukan sekadar mengganti figur atau melakukan reformasi administratif, melainkan membongkar pola pikir dan struktur elitis yang telah mengakar. Sepak bola harus diletakkan sebagai ruang demokrasi sosial, tempat rakyat, pemain, pelatih, dan penggemar memiliki suara sejajar dalam menentukan arah pembangunan olahraga nasional. Selama hal itu belum terjadi, sepak bola Indonesia akan terus berjalan di tempat, terjebak dalam lingkaran keputusan elite yang jauh dari semangat keadilan sosial yang sesungguhnya.

Penulis : Much Arif Pratama
( Mahasiswa Administrasi Negara, Universitas Pamulang Kampus Serang )
Dosen Pengampu : Angga Rosidin, S.IP.,M.AP,
Kepala Program Pendidikan : Zakaria Habib Al Razi`e, S.IP., M.Sos