Regulatory Charge Dinilai Berat, ATSI Desak Pemerintah Lebih Adil

Jobuzo – Regulatory chargers akan jadi salah satu persoalan yang menjadi fokus jajaran pengurus ATSI periode 2025-2029. Menurut Dian Siswarini, Ketua Umum ATSI, regulatory chargers yang dikenakan kepada operator telekomunikasi dinilai terlalu tinggi, sebesar 12 persen sampai 14 persen terhadap total revenue gross.

“Sebetulnya kan begini ya, tadi kita juga bicarakan bahwa memang soal regulatory charges ini kan kalau kita bandingkan dengan negara lain regulatory charges kita itu sudah sangat tinggi ya antara 12 persen sama 40 persen terhadap total revenue growth,” ujar Dian Siswarini usai Rapat RUA ATSI 2025, Senin (29/9).

Dian mengungkapkan perlunya meninjau kembali biaya regulasi (regulatory charges) agar industri telekomunikasi dapat lebih berkembang dan sehat. “Kan kalau misalnya industri ini lebih berkembang, para operator ini bisa lebih sehat sehingga dari profitability yang dihasilkan itu juga negara bisa mendapatkan pajak.”

Menurut Dian, saat ini manfaat dari dunia telekomunikasi tidak hanya dinikmati oleh operator, tetapi juga oleh banyak pemain lain. Namun, regulatory charges terbesar justru dibebankan kepada operator.

“Sekarang kalau kita bicara mengenai pemain digital itu kan bukan cuma telko tapi ada OTT, ada juga pemain lain. Sekarang kan para OTT ini belum mendapatkan regulatory charges, belum bayar. Sedangkan mereka kalau dibilang manfaat, mereka itu yang mendapatkan manfaat terbesar,”

Selain itu, Dian ungkap dengan regulatory charges yang lebih seimbang, perkembangan atau ekspansi dari jangkauan maupun kapasitas juga bisa lebih dioptimalkan. Dampaknya, dari sisi layanan, terutama layanan internet, itu juga bisa dibuat menjadi lebih baik.

“Karena kami lihat sekarang kan yang mendapatkan manfaat dari dunia telekomunikasi bukan cuma operator tapi banyak pemain. Sedangkan yang dikenakan tadi regulatory charges terbesarnya adalah untuk operator. Kalau misalnya para pemain itu diberlakukan regulasi yang sama saya yakin ini industri lebih sehat dan pemerintah pun bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dan juga publik, masyarakat juga ya karena akan mendapatkan tentu saja layanan internet yang lebih baik,” ungkap Dian.

Mengingat pemerintah telah mengakui bahwa kecepatan internet kita jauh di bawah rata-rata negara tetangga, Dian ungkap secara industri mereka kerap menghimbau pemerintah untuk melakukan revisit, terutama untuk 5G.

“Karena kalau 5G secara beban spektrum menggunakan formula 4G itu tentu tidak ada operator yang bisa afford untuk membayar. Karena kalau untuk 5G kan jumlah bandwidth yang diperlukan itu jauh lebih besar daripada 4G jadi kalau untuk 5G itu minimal 50Mbps,” ungkap Dian.

Lanjutnya, “Sedangkan kalau misalnya tadi formula yang sama berlaku untuk 5G balik lagi bisnis kayak 5G itu mungkin tidak viable untuk para operator. Sedangkan untuk 5G kan kita sudah ketinggalan nih dari negara-negara lain ya itu sebetulnya yang harus kita pikirkan bersama kembali dengan pemerintah,” tutup Dian.